Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Ketimpangan distribusi Bantuan Publik di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka: Tinjauan Teori Keadilan

KELADU, Yosef and Bhoga, Fransiskus and URAN, Fidelis Boli and OES, Gregorius Huin Taen and LEREK, Bertolomeus Ape and DA'A, Humenlinus Ola and DUKA, Benedict Nicholaz Pedro and BEDEMAN, Dominucus Bernadino (2026) Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Ketimpangan distribusi Bantuan Publik di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka: Tinjauan Teori Keadilan. Jurnal Kajian dan Penalaran Manajemen, 4 (3). pp. 36-57. ISSN 2964-2418

Text Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial.pdf Download (589kB)

Abstract

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adildan merata..

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan kesejahteraan sosial, distribusi bantuan publik, ketimpangan sosial, keadilan distributif, kebijakan publik desa.
Subjects:	100 - Filsafat dan Psikologi > 170 Etika dan filsafat moral > 170 Etika
Divisions:	75101 Filsafat
Depositing User:	Mr. Yosef Keladu
Date Deposited:	07 Sep 2026 02:59
Last Modified:	07 Sep 2026 02:59
URI:	http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/4409

Actions (login required)

View Item