"Saya bersedia ditembak. Saya tidak  akan menyerahkan tanah saya. Itu hak anak-anak saya yang harus saya lindungi," (Flores Pos, Senin, 19/8).

Pernyataan tegas-berani di atas mengalir terucap dari mulut Hermina Mawa, salah satu perwakilan Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) yang mendatangi Kantor DPRD Nagekeo, Jumat, 16 Agustus 2019.

Diberitakan media ini, Hermina datang ke Kantor DPRD Nagekeo bersama Siti Aisyah. Keduanya mewakili FPPWL untuk menyampaikan keberatan mereka atas rencana pengukuran tanah yang akan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS) Kupang dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo, yang telah didahului dengan sosialisasi tentang pendataan awal persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Lambo di Kantor Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kamis, 25 Juli 2019.

Alasan penolakan mereka masih tetap sama seperti dahulu. “Kami tidak setuju pembangunan di Lowo Se, karena itu adalah tanah suku. Ada kuburan nenek moyang, ada tempat ibadah, ada permukiman, dan juga ada sekolah. Kami menolak pengukuran maupun pembangunan waduk di Lowo Se," kata Siti Aisyah, (Flores Pos, Senin, 19/8).

Dengan alasan ini, FPPWL, sebagaimana disampaikan Hermina, berani mati demi tanah leluhur mereka. Dan jika mati adalah ikrar mereka, maka Pemerintah Nagekeo tentu saja tak akan pernah bisa melakukan apa pun. Sebab, pendekatan pembangunan pemerintah saat ini, mulai dari pusat sampai daerah, tidak lagi menggunakan paksaan, apalagi kekerasan. Prinsipnya, kalau masih ada satu orang saja yang menolak program yang ditawarkan pemerintah, maka pemerintah harus menangguhkan rencana pelaksanaan program tersebut.

Sampai di sini, kita sudah dapat memastikan bahwa FPPWL akan memenangkan “pertarungan” yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun ini. Bahkan, penangguhan pembangunan Waduk Lambo selama kurang lebih 20-an tahun ini telah menunjukkan kemenangan itu.

Tetapi, apa arti kemenangan itu bagi warga Kabupaten Nagekeo secara keseluruhan? Selain itu, mengapa para bupati, mulai dari sejak Nagekeo masih bergabung dengan Kabupaten Ngada, ingin sekali membangun waduk tersebut? Apakah mereka ingin membangun “monumen” bagi diri mereka atau menyediakan air untuk kepentingan masyarakat banyak?

Beberapa waktu lalu, Risa Roga, Wartawati Flores Pos Nagekeo, menurunkan sebuah berita yang sungguh memilukan. Risa menulis, “Selama musim kemarau, 90-an pelajar SMPN 6 Aesesa harus membawa beban tambahan ke sekolah, yakni air bersih dalam jeriken berukuran 5 liter. Padahal, jarak tempuh dari rumah ke sekolah cukup jauh. Hal ini mereka lakukan dengan ikhlas dan sukacita guna memenuhi kebutuhan air bersih di sekolah mereka,” (Flores Pos, 12/8).

Aksi anak-anak ini kemudian mendapat perhatian dari Kapolsek Urban Aesesa. Alhasil, Sabtu, 10 Agustus, AKP Ahmad bersama personelnya membantu membagikan air sebanyak sebanyak 25.000 liter kepada SMPN 6 Aesesa, Kampus AKN Nagekeo, SMAN 3 Nggolonio, SDK Nggolonio, dan masyarakat Kampung Adat Nggolonio.

Kisah ini menunjukkan bahwa sebagian wilayah di Kabupaten Nagekeo masih krisis air, terutama pada musim kemarau. Karena itu, adanya waduk semisal Waduk Lambo adalah kebutuhan mendesak. Hanya saja, kalau kepentingan individu masih jauh lebih kuat dari kepentingan masyarakat banyak, maka “diskusinya selesai” dan masyarakat banyak hanya bisa pasrah menerima kenyataan krisi air seperti yang terjadi sekarang ini.

Patut disayangkan, dalam kondisi krisis air seperti ini, para tuan tanah dan pemerintah kembali gagal mencapai kata sepakat. Semoga Tuhan sendiri turun tangan, agar masyarakat tak terpaksa memilih mati karena krisis air.

Oleh Amandus Klau