Etika Diskursus Jurgen Habermas dan Relevansinya Bagi Penyelesaian Konflik Vertikal di Papua

IYAI, Sebastianus (2025) Etika Diskursus Jurgen Habermas dan Relevansinya Bagi Penyelesaian Konflik Vertikal di Papua. Undergraduate thesis, IFTK LEDALERO.

Text Sebastianus Iyai_ABSTRAK.pdf Download (37kB)

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk (1) menelisik dan menjelaskan kontribusi etika diskursus Jurgen Habermas bagi pengelolaan konflik vertikal di Papua, (2) menjelaskan konsep Jurgen Habermas tentang etika diskursus, dan (3) mendeskripsikan realitas konflik vertikal di Papua. Metode yang digunakan dalam pengerjaan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini penulis membuat kajian pustaka terhadap literatur-literatur yang mengulas mengenai konflik vertikal di Papua dan etika diskursus Jurgen Habermas. Papua dilanda konflik vertikal sejak tahun 1963. Konflik vertikal ini terjadi karena adanya marginalisasi, perbedaan kepentingan dan pendapat antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Menurut pemerintah pusat Papua adalah bagian utuh dari Indonesia, sementara menurut masyarakat Papua, Papua sendiri berada terpisah dari Indonesia. Masyarakat Papua menilai terdapat kejanggalan dalam proses integrasi Papua ke dalam Indonesia karena proses integrasi tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan berjalan di bawah tekanan dari kekuasaan. Berlandaskan pada klaim tersebut, akhirnya konflik semakin subur dan meluas hingga saat ini. Mengakhiri konflik vertikal tersebut pemerintah telah berupaya menawarkan dan menerapkan berbagai pendekatan dan kebijakan. Namun, nampaknya setiap pendekatan dan kebijakan itu belum menuntaskan akar persoalan di Papua. Bertolak dari persoalan di atas, penulis menawarkan etika diskursus Jurgen Habermas sebagai salah satu alternatif untuk membendung konflik vertikal di Papua. Dalam etika diskursus sangat menekankan komunikasi yang rasional dan argumentatif. Setiap perbedaan dan kepentingan harus dikomunikasikan secara terbuka. Komunikasi ini berlansung tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Komunikasi yang terjadi dibawa tekanan, intimidasi, manipulatif dan penu rekayasa dianggap tidak sah. Tujuan dari komunikasi adalah mencapai kesepakatan bersama. Dasar dari konsensus adalah argumen yang rasional dan disepakati bersama. Prinsip etika diskursus mengatakan bahwa norma dianggap sah apabila disepakati bersama. Betolak dari prinsip itu, berbagai pandangan dan kepentingan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat harus dikomunikasikan secara bebas dan terbuka. Tujuannya adalah kedua pihak yang bertikai dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam komunikasi itu setiap pastisipan harus memperhatikan klaim-klaim kesahihan seperti kejelasan, kebenaran, ketepatan dan kejujuran. Hal ini bertujuan agar komunikasi dapat berlansung dengan baik. Dengan demikian, komunikasi dapat menghasilkan konsensus rasional dan argumentatif.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Jurgen Habermas, etika diskursus, konflik vertikal di Papua.
Subjects:	100 - Filsafat dan Psikologi > 100 Filsafat > 101 Teori filsafat 300 – Ilmu Sosial > 300 Ilmu sosial > 305 Kelompok-kelompok sosial
Divisions:	75201 Ilmu Filsafat
Depositing User:	Mauritsius Moat Pitang
Date Deposited:	22 May 2025 02:26
Last Modified:	22 May 2025 02:26
URI:	http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/3009

Actions (login required)

View Item